Kontroversi ujian nasional berakhir. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan menolak permohonan pemerintah terkait perkara ujian nasional (UN). Situs MA pada 25 November 2009 menyebutkan MA menolak permohonan pemerintah terkait penyelengaraan ujian nasional. Dengan putusan ini, UN dinilai cacat hukum dan pemerintah dilarang menyelenggarakannya.

Putusan itu diucapkan dalam rapat permusyawaratan MA pada Senin 14 September 2009 dengan ketua majelis hakim Abbas Said, anggota majelis Mansyur Kartayasa serta Imam Harjadi.

Ujian nasional sebelumnya digugat oleh Kristiono dan kawan-kawan. Mereka menggugat standar kelulusan ujian nasional yang dinilai terlalu memberatkan para siswa.

Penyelenggaraan UN pun menuai protes pengamat pendidikan Arif Rahman. Sejak awal UN diluncurkan, Arif mengatakan, UN memakai rumus yang keliru. UN saat ini lebih menunjukkan pemetaan mutu pendidikan di Indonesia. Bukan pada kualitas ujiannya. Standar yang digunakan juga salah kaprah. Menurut Arif, seharusnya UN memakai standar norma atau relatif. Bukan standar mutlak. Akibatnya, pelaksanaan ujian nasional tidak tepat tujuan.

Yang mengherankan adalah putusan MA yang menuai kontroversi ini justru belum diketahui banyak civitas akademik. Salah satu contoh, yaitu guru dan para murid di sebuah sekolah di kawasan Jakarta Pusat. Mereka mengaku belum menetahui soal putusan MA yang melarang penyelanggaraan UN.

Para guru mengatakan bahwa mereka masih tetap berpegangan bahwa ujian tetap pada Maret dan ujian susulan, April. Pengakuan serupa disampaikan para murid-nya. Mereka mengaku belum tahu putusan larangan UN. Menurut siswa, putusan meniadakan UN sah-sah saja. Namun mereka berharap dengan ditiadakan UN tidak akan ditambahkan ujian yang lain.

Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagian besar siswa mengaku senang atas putusan MK tersebut. Para siswa mengakui UN menjadi sebuah momok yang menakutkan. Siswa bisa stres saat akan menghadapi UN. Dan itu akan mengganggu konsenterasi siswa saat melaksanakan UN. Jadi, tidak heran jika hasil UN justru malah merosot, sekalipun siswa berprestasi.

Para pelajar menilai tolok ukur kemampuan siswa tidak bisa ditentukan oleh UN semata. Sebagian pelajar justru setuju jika kemampuan belajar siswa dilihat dalam keseharian pelajar tersebut. Jadi bagi mereka sangatlah tidak adil, setelah tiga tahun belajar harus pupus karena UN.

Fadli seakan tidak peduli dengan keriuhan teman – teman sekelasnya yang memilih bercanda ria sambil melihat – lihat seperangkat alat permainan, sumbangan sebuah lembaga swadaya masyarakat asing.

Saat itu sebenarnya bukan waktu istirahat atau jeda pelajaran, melainkan saatnya para siswa kelas IV belajar Matematika. Amelia (25), guru kelas tersebut, memilih untuk membebaskan anak didiknya beraktivitas sesuai selera. “Kondisi psikologis mereka belum normal. Mereka masih trauma akibat gempa. Masih sulit untuk fokus ke pelajaran. Kalau pelajarannya mulai menegangkan, mereka kelihatan tertekan dan tak bisa memperhatikan pelajaran,” tutur Amelia

Sebagian besar siswa di SDN VI Lingkung menyaksikan sendiri peristiwa gempa 30 September lalu yang menyebabkan 135.233 rumah rusak berat di seluruh Sumbar itu. Di Desa Parit Malintang sendiri, tempat tinggal para siswa SD VI Lingkung, 130 rumah ambruk dan ratusan lainnya rusak sedang dan ringan. Nyaris tak ada rumah yang utuh akibat guncangan gempa di desa tersebut. Gemuruh gempa, rumah yang ambruk dalam sekejap, dan jerit tangis anggota keluarga masih terekam di benak anak-anak itu. “Ada beberapa siswa yang tiba-tiba murung dan menangis saat pelajaran. Setelah ditanya, mereka bilang teringat gempa,” tutur Amelia.

Kondisi kian sulit bagi siswa SD tersebut karena mereka terpaksa belajar di bawah tenda. Udara panas membuat mereka tak jenak belajar. Selain itu, tak adanya dinding membuat mereka kesulitan untuk fokus. “Sebentar-sebentar menoleh. Kalau sudah seperti itu, tak ada cara lain selain mengambil perhatian mereka lagi dengan aktivitas kelas yang menyenangkan, seperti menyanyi atau menggambar,” kata Amelia.

Kondisi demikian bukan hanya terjadi di SDN VI Lingkung. Terdapat sekitar 3128 sekolah di Sumbar yang kini siswanya terpaksa belajar di bawah tenda atau bangunan seadanya.

Namun, bukan kondisi ruang kelas yang menjadi kendala utama kegiatan belajar, melainkan rasa traumatis yang tak mudah hilang di benak anak-anak itu. Para guru pun kini lebih disibukkan oleh aktivitas penyembuhan trauma pada jam pelajaran. Kegiatan yang dikenal dengan trauma healing itu seakan akrab bagi keseharian siswa-siswa di Sumbar.

Puluhan LSM, baik dari dalam maupun luar negeri, terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk membantu upaya penyembuhan itu. Kegiatan difokuskan pada upaya mengembalikan keceriaan anak-anak dengan bermain sambil memberikan penjelasan mengenai gempa. Kika Syafei dari Alurkria, LSM yang bergerak dalam kegiatan pendampingan anak-anak korban gempa Sumbar, mengungkapkan, penyembuhan trauma memang tak membuat anak-anak itu kembali normal secara total. Namun, hadirnya kembali keceriaan dan pemberian pemahaman yang sebenarnya kepada mereka setidaknya dapat membuat anak-anak itu kembali menemukan semangat mereka untuk belajar. “Membuat mereka kembali tertawa itu sangat penting. Karena, akibat gempa yang baru lalu, banyak diantara mereka depresi. Mendengar suara truk saja takut. Bahkan, saat mendengar suara gemertak suara seng tempat saya shalat pun mereka ketakutan,” kata Kika.

Kepala Perwakilan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (Unicef) untuk Indonesia Angela Kerney mengatakan, membawa kembali siswa ke sekolah dan memberikan mereka keceriaan adalah hal terpenting untuk menyelamatkan anak-anak Sumbar pasca gempa. “Membiarkan anak-anak itu tanpa sekolah hanya akan membuat mereka tenggelam dalam trauma dan kehilangan sebagian masa depannya. Di sekolahlah mereka bukan hanya bisa belajar, tapi juga mendapatkan keceriaannya kembali,” katanya.